Tantangannya bukan pada ada atau tidaknya program keluarga berencana, melainkan bagaimana edukasi dan perencanaan keluarga dilakukan secara tepat
Jakarta (KABARIN) - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, menegaskan bahwa edukasi dan perencanaan keluarga memegang peran kunci dalam meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia. Menurutnya, isu keluarga tidak bisa dilihat semata dari jumlah kelahiran.
Veronica menilai, penurunan tingkat fertilitas bukan berarti program keluarga berencana atau penggunaan alat kontrasepsi harus ditinggalkan. Justru sebaliknya, kontrasepsi adalah bagian penting dari pemenuhan hak reproduksi perempuan.
"Penurunan tingkat fertilitas bukan berarti alat kontrasepsi harus dihilangkan. Kontrasepsi adalah alat untuk membantu perempuan memenuhi hak reproduksinya. Tantangannya bukan pada ada atau tidaknya program keluarga berencana, melainkan bagaimana edukasi dan perencanaan keluarga dilakukan secara tepat," kata Wamen PPPA Veronica Tan di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan, persoalan fertilitas tidak bisa disikapi dengan pendekatan yang terlalu sederhana. Dalam pandangannya, kontrasepsi merupakan instrumen penting untuk memastikan perempuan memiliki kendali dan pilihan atas kesehatan serta hak reproduksinya.
Lebih jauh, Veronica menekankan bahwa kualitas keluarga tidak diukur dari banyaknya anak, melainkan dari kesiapan keluarga dalam merencanakan kehidupan, pola pengasuhan, hingga masa depan anak-anak mereka.
Pendekatan tersebut dinilai sejalan dengan upaya membangun ketahanan keluarga sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam jangka panjang.
Di sisi lain, ia juga menyoroti pentingnya komitmen pemerintah dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat kualitas keluarga sebagai fondasi utama pembangunan SDM nasional.
Tak hanya itu, Veronica turut mengangkat isu care economy atau ekonomi perawatan sebagai bagian penting dari strategi peningkatan kualitas keluarga dan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi.
Menurutnya, kerja-kerja perawatan yang selama ini banyak dilakukan perempuan dan kerap dianggap sebagai unpaid care work, sebenarnya memiliki nilai ekonomi yang besar jika dikelola secara sistematis dan berkelanjutan.
"Kita perlu mendorong sertifikasi dan peningkatan kapasitas para penyuluh, kader, serta pekerja perawatan di tingkat akar rumput, sehingga kerja-kerja perawatan dapat dimonetisasi, memberikan insentif yang layak, sekaligus mendorong peningkatan ekonomi lokal," kata Wamen PPPA Veronica Tan.
Melalui pendekatan edukasi, perencanaan keluarga yang matang, serta penguatan ekonomi perawatan, Veronica berharap kualitas keluarga Indonesia bisa semakin meningkat dan berkontribusi nyata bagi pembangunan bangsa ke depan.
Editor: Raihan Fadilah
Copyright © KABARIN 2025